Kado Spesial Hari Santri Nasional 2018


logo-hari-santri-nasional-2018
Logo Hari Santri Nasional

Rancangan Undang-Undang Pesantren yang telah disetujui untuk dibahas di legislatif diharapkan bisa menjadi kado terbaik untuk Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2018. Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

Menurut Cucun, pihaknya optimistis RUU inisiatif DPR ini bisa berjalan mulus mengingat ada dukungan yang padu dari setiap fraksi. PKB pun selama ini fokus mengawal penyusunan RUU ini dan senantiasa membuka diri untuk mendapatkan masukan serta input dari pemangku kebijakan, terkait subtansi dan isu strategis yang sekiranya belum terakomodasi dalam rancangan undang-undang tersebut.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mengatur lebih khusus dari sistem pendidikan nasional, lex specialis derogate lex generalis," kata Cucun.

Cucun menjelaskan, politik legislasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, secara umum menekankan pentingnya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat, yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional.

Seperti diketahui, secara spesifik jati diri pesantren selama ini menjadi sistem norma atau subkultur yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan karakter di segala bidang kehidupan.

"Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma'had maupun secara ruuhul ma'had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik pesantren," ujarnya.

Selain itu masih banyak pesantren yang memiliki ketimpangan dalam pembiayaan, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan lainnya. Oleh karena itu perlu peran pemerintah agar peran dan keberadaan pesantren dapat ditingkatkan.

"Maka menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Sehingga memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global," ucapnya.

Adapun beberapa hal yang masih harus disempurnakan dalam pembahasan RUU PPK yakni penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan tiga peran pesantren, sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama, dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Selain itu masih diatur juga, pengaturan mengenai pendirian pesantren yang bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata.

"Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah. Pemerintah pusat, dan daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren, dan pendidikan keagamaan. Dengan senantiasa mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut mampu menjalankan akuntabilitas sehingga terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi sekalipun," kata dia.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 16 Oktober 2018. RUU yang diinisiasi oleh Fraksi PKB itu kemudian dibahas selanjutnya bersama pemerintah.

RUU ini disetujui 10 fraksi di DPR. Dalam rapat juga ditampilkan nama perwakilan fraksi pengusul RUU, di antaranya Ibnu Multazam (PKB), Rieke Diah Pitaloka (PDIP), Mohammad Suryo Alam (Golkar), Khatibul Umam (Demokrat), Anda (Gerindra), Ali Taher (PAN), Ledia Hanifa (PKS), Ahmad Fauzan (PPP), Titik Prasetyawati (NasDem), dan Sudiro Asno (Hanura).

Tiga fraksi yang tidak menyetujui perubahan tata tertib adalah Golkar, PKB, dan PKS. Mereka meminta waktu untuk mendiskusikan perubahan terkait tersebut.(Muhammad Irfan)

Source : pikiran-rakyat.com

BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya